< Sejarah Pemkab Kubar – Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Barat
Home » Profil » Sejarah Pemkab Kubar
Kutai Barat Old

Sejarah Pemkab Kubar

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Terbentuknya Kabupaten Kutai Barat, sesungguhnya sudah lama karena sejarah mencatat bahwa, di Barong Tongkok pernah di bentuk KEWEDANAAN pada tanggal 5 November 1952, kemudian pada tahun 1964 telah menjadi penghubung Bupati dari Tenggarong di Barong Tongkok. Pada proses selanjutnya banyak pihak yang terlibat dan berjasa pada beberapa tahun sebelumnya, sehingga pada tanggal 4 Oktober 1999, lahirnya Undang Undang No. 47 secara konkret bersama-sama Kabupaten kota lainnya di bentuklah Kabupaten Kutai Barat oleh Menteri Dalam Negri dan Otonomi Daerah, dengan melantik Pejabat Bupati Ir. Rama A Asia pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Kemudian di lanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka meresmikan Kabupaten Kutai Barat serta melantik Aparatur Eselon II dan III pada tanggal 5 November 1999 di Sendawar.

Seteleah berjalan sebagaimana harapan semua pihak, dengan mengacu pada segala aturan yang berlaku, maka melalui berbagai upaya terbentuklah Lembaga Legislatif yang pertama dengan dilantiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 Desember 2000. Lebih lanjut lembaga tersebut lalu menindaklanjuti dengan melaksanakan pemilihan unsur pimpinan dan terpilihlah Bapak Drs. Y Juan Jenau, MBA sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat yang pertama.

Dalam rangka mengemban amanah rakya, maka Lembaga Legislatif mengadakan Pimilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan hasil pemilihan tersebut secara demokratis menghasilkan pasangan sebagai pemenang dan dilantik pada tanggal 19 April 2001 sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama Kabupaten Kutai Barat. Setelah terbentuknya Kabupaten dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, sehingga banyak pihak menginginkan agar rentetan fakta sejarah yang ada dapat dijadikan sebagai hari jadinya Kabupaten Kutai Barat. Untuk itu, maka pada tanggal 3 November 2001, telah di adakan diskusi yang dihadiri oleh berbagai unsur dan hasilnya menyepakati tanggal “5 NOVEMBER” sebagai HARI JADINYA KABUPATEN KUTAI BARAT dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tertanggal 4 November Tahun 2002.

Sebagai wujud pelaksanaan Roda Pemerintahan maka selain melaksanakan berbagai kegiatan Pembangunan dan Pelayanan bagi masyarakat, di perlukan juga berbagai fasilitas terutama perkantoran sebagai wadah pelayanan publik. Ketika merencanakan pembangunan komplek perkantoran, disini berhadapan dengan kendala sulitnya memperoleh lahan yang representative, sehingga terbentuklah  panitia yang bertugas khusus untuk menyediakan lokasi perkantoran sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tertanggal 11 Juni 2001 Nomor: 004.1/K.049/2001 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Pembangunan untuk pelaksanaan Pembangunan Kutai Barat Sendawar dan tugas khusus “Menyiapkan tata ruang untuk pembangunan Kutai Barat: Kantor DPRD, Kantor Dinas / Instansi dan Rumah Pejabat Pemerintah Daerah” yang dipimpin oleh Wakil Bupati Ismail Thomas pada waktu itu.

Setelah menempuh berbagai upaya dan memilih dari beberapa alternatif yang ada, pada akhirnya melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Bapak Ir. Syahruni (alm) dan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur, Bapak Ir. H. Sofyan Alex telah bersepakat melalui Berita Acara Penyerahan secara tertulis untuk lahan pertanian seluas 35 Ha.

Mengingat luas lahan tersebut dipandang belum cukup maka dihimpunlah sejumlah warga masyarakat hingga memperoleh tambahan lahan 100 Ha. Dan dari luasan tersebut seluas 135 Ha, dengan rencana penggunaanya adalah 84 Ha sebagai “Hutan Kota” sedangkan 51 Ha untuk lokasi Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pada tahun 2004 setelah pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, serta bisa diterima oleh semua Partai Politik, lalu terbentuklah masa bakti yang kedua bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan keberhasilan dari perjuangan masing-masing partai politik.

Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2005 khususnya pasal 56 s/d 109, tentang Dasar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak lagi oleh Lembaga Legislatif, serta berdasarkan pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pemilihan, Pengangkatan, Perberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 20 Februari 2006 secara langsung oleh masyarkat pasangan yang terpilih adalah Bapak Ismail Thomas, SH dan H. Didik Effendi, S. SOS sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat periode masa bakti Pemerintahan yang kedua. Pengukuhannya melalui Sidang Paripurna dan pelantikannya oleh Gubernur Kalimantan Timur atas nama Menteri Dalam Negri pada tanggal 19 April 2006.

Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang luas, menuntut pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat hingga seluruh kampung. Untuk itu, memperhatikan aspirasi masyarakat, Pemkab Kubar berjuang melakukan pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Barat. Akhirnya setelah 8 tahun, wilayah pemekaran baru dari Kabupaten Kutai Barat secara resmi terbentuk dengan nama Kabupaten Mahakam Ulu, melalui Penetapan Rancangan Undang Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada hari Jum’at, 14 Desember 2012, kemudian diundangkan melalui Undang Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Propinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 Kecamatan wilayah hulu sungai Mahakam yaitu Kecamatan Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari. Otomatis dengan  terbetuknya Kabupaten Mahakam Ulu, maka Kabupaten Kutai Barat menyisakan 16 kecamatan.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]